Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani Indrawati, menyadari adanya keresahan masyarakat soal program pengampunan pajak atau tax amnesty adalah berawal dari isi Undang-undang (UU) yang dibuat. UU yang dibuat tersebut menuliskan, program tax amnesty dinyatakan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya untuk para wajib pajak (WP) besar alias orang kaya saja.

“Semangatnya memang diperuntukkan bagi WP besar dan memang mengambil dari luar (negeri). Tapi kalau kita membuat UU tentu saja itu tidak disebutkan,” ungkap Sri Mulyani, di Gedung DPR, pada hari Rabu malam (31/8/2016).

“Saya sudah baca hal tersebut berkali-kali, memang ternyata disebutkan adanya kewajiban perpajakan yang lebih ditingkatkan karena terdapat harta baik di dalam negeri dan di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya,” jelasnya.

KONTAK PERKASA FUTURES – Hal tersebut, menurut Sri Mulyani menunjukkan, masyarakat yang berada pada kelompok menengah ke bawah juga jadi sasaran program pengampunan pajak ini. Walaupun sebenarnya ditekankan program tidak wajib bagi WP.

“Begitu jadi UU, mau enggak mau tetap terkena kepada seluruh WNI yang mempunyai kewajiban dan hak. Di sini disebutkan bahwa ini adalah hak. Jadi waktu saya tadi ditanyakan kenapa saya tahu perasaan para masyarakat secara umum, ya tentunya karena itu,” papar Sri Mulyani.

UU bagaimanapun tetap harus dijalankan. Saat ini, kata Sri Mulyani, tentu saja harus dilakukan penyempurnaan melalui berbagai macam aturan turunan.

“Jadi saya mau bahwa pelaksanaan ini kan didapatkan hikmahnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan mengurangi risiko. Hal-hal ini yang menjadi cara kami menjalankan sebuah UU yang sudah diamanatkan. jadi kami melihat dari pasal kembali, ketentuan umumnya banyak pemikiran apabila pertanyaan mengenai apakah kita akan memfokuskan kepada yang besar? Ya tentu saja,” paparnya.

Source : detik.com