KONTAK PERKASA FUTURES – Menteri BUMN, Rini Soemarno, mengatakan bahwa PT Pertamina (Persero) akan menjadi induk holding sektor energi. Selanjutnya, Pertamina akan mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Proses ini ditargetkan segera selesai, karena Kementerian BUMN sudah selesai menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai dasar hukum.

“PGN nantinya menjadi bagian dari Pertamina. Mau gimana caranya, pokoknya jadi bagian Pertamina. Holdingnya Pertamina,” ujar Rini di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Dalam konsep holding energi, lini bisnis akan digabungkan. PGN yang mempunyai lini usaha di bidang perdagangan dan infrastruktur gas akan digabungkan dengan anak perusahaan Pertamina, PT Pertagas. Syaratnya, PGN telah berada di bawah Pertamina atau payung holding BUMN energi.

“Pertagas masuk ke PGN, sehingga PGN jadi lebih besar lagi itu, inbreng,” ucap Rini.

Rencana akuisisi PGN oleh Pertamina sudah sejak lama muncul, sebelum pemerintahan Joko Widodo. Saat Dahlan Iskan menjabat Menteri BUMN di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pertamina melalui Pertagas diminta mengakuisisi PGN.

Alasannya, kedua BUMN ini seringkali ‘bentrok’ dalam berbisnis, karena mempunyai lini usaha sejenis. Tapi, rencana ini tidak jadi dilaksanakan. Program akuisisi ini dibatalkan oleh Dahlan, karena kedua BUMN tersebut telah harmonis, walaupun ada beberapa penolakan, khususnya dari parlemen.

Sekarang, rencana tersebut muncul lagi tapi dengan nama berbeda yakni program holding sektor energi. Rini, Menteri BUMN era Kabinet Kerja Joko Widodo, mengatakan Peraturan Pemerintah pembentukan holding sektor energi segera keluar.

“Sudah tahap final, PP-nya sedang diproses di Kemenkum HAM, dalam waktu 1 bulan bisa masuk,” ungkapnya

Jadi bagaimana dengan restu dari Dewan Perwakilan Rakyat?

Rini mengatakan, pihaknya perlu melaporkan hal ini kepada DPR. Tapi Rini di lain sisi sedang memiliki hubungan kurang baik dengan parlemen pasca putusan Panja Pelindo II.

“Nanti kita juga harus melaporkan ini tentunya ke DPR. Tapi prosesnya sedang berjalan semua. Pada dasarnya itu tadi, kajiannya sudah selesai sudah di Menkeu. Kemarin bicara ke Kemenkeu yang selesai Pertamina dan ada beberapa yang selesai lagi. Nantinya tentu akan kita laporkan,” papar Rini.

Pada draft Rancangan PP tentang Holding BUMN Energi, terlihat langkah yang akan dijalani Pertamina sebagai calon induk BUMN energi.

Tapi, RPP tersebut justru berbunyi menyatakan soal PMN pada modal perusahaan Pertamina, bukan program holding energi.

“Bahwa untuk memperkuat struktur pemodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan PT Pertamina, perlu dilakukan penambahan PMN Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan PT Pertamina yang berasal dari pengalihan saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Gas Negara Tbk,” tulis RPP yang tinggal ditandatangani Presiden Jokowi itu.

Source : detik.com