Pemerintah menegaskan kembali pengusaha yang memiliki perusahaan yang memiliki tujuan tertentu atau special purpose vehicle (SPV) di luar negeri segera mendeklarasikan hartanya dalam program pengampunan pajak alias tax amnesty.

KONTAK PERKASA FUTURES – Deklarasi harta ini lebih ditujukan untuk SPV yang memiliki kegiatan operasional atau SPV aktif. Staf Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara yaitu Astera Primanto Bhakti mengatakan, pihak yang ingin mengikuti program tax amnesty hanya perlu mengungkapkan harta yang ada dalam SPV aktif tersebut.

Apabila SPV aktif dimiliki lebih dari satu pihak, jadi pihak tersebut tinggal mengungkapkan jumlah harta yang ada di SPV-nya. “Jika hanya memiliki sebesar 50% (di SPV itu) yang dideklarasikan 50% saja,” katanya, Selasa (6/9).

Menurut Prima, SPV aktif itu wajib dideklarasikan. Lantaran aktif melaksanakan kegiatan usaha, pemerintah tidak mengatur perihal kewajiban memasukkan SPV aktif itu ke dalam negeri. Sebab, menurut Prima, hal tersebut menjadi keputusan bisnis.

Adapun tata cara pengusaha yang mempunyai SPV aktif yang ingin mengikuti tax amnesty, sama dengan tata cara untuk mengikuti program tax amnesty secara umum yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak.

Dalam PMK diatur apabila wajib pajak memiliki harta tidak langsung lewat special purpose vehicle (SPV), wajib pajak harus mengungkapkan kepemilikan harta dengan utang dan rinciannya dalam bentuk salinan digital atau softcopy dan formulir kertas.

Tarif tebusan sebesar 4%

Karena SPV aktif yang ikut tax amnesty cuma perlu dideklarasikan, pengusaha itu hanya dikenakan biaya tebusan deklarasi luar negeri yakni 4% dari harta bersih untuk periode surat pernyataan terhitung sejak tax amnesty berlaku hingga 30 September 2016. Begitu seterusnya sebesar 6% dan sebesar 10% hingga Maret 2017.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak yaitu Suryo Utomo menambahkan, seluruh SPV aktif yang mau mengikuti program amnesti pajak, mengacu pada PMK 118/PMK.03/2016. “Ini berlaku untuk semua sektor bisnis, termasuk migas,” katanya.

Sementara bagi SPV yang tak menjalankan kegiatan operasional, dengan mengacu PMK Nomor 127/PMK.010/2016 tentang pengampunan pajak untuk pemilik SPV non operasional. Penegasan ini antara lain adalah untuk menjawab keluhan pengusaha migas yang memilikipunyai SPV namun memiliki aset kilang minyak yang ada di Indonesia.

Namun Ketua Apindo bidang Energi yaitu Sammy Hamzah menolak memberi keterangan lebih lanjut. “Nanti saja,” katanya.

Source : kontan.co.id