KONTAK PERKASA FUTURES – Otoritas Jasa Keuangan OJK) terus memperluas layanan inklusi keuangan. Salah satu yang tengah dikembangkan adalah bisnis jasa keuangan berbasis online atau Financial Technology (Fintech).

Keberadaan FinTech bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan.

Namun, banyak masyarakat belum paham apa itu Fintech yang dimaksud.

Hendrikus Passagi, Peneliti Eksekutif Senior dari Departemen Pengembangan Kebijakan Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mencoba memberi pandangan soal Fintech yang mulai menjamur di Indonesia ini.

Hendrikus menyebutkan, ada 2 jenis Fintech, yaitu Fintech 2.0 dan 3.0.

Fintech 2.0 dikembangkan oleh industri keuangan yang sudah diawasi oleh OJK, mengikuti peraturan keuangan dan perbankan, seperti contohnya Fintech milik Bank Amar. Nah, yang sekarang yang sedang digodok OJK adalah Fintech 3.0 yang dikembangkan startup yang bukan pelaku di industri jasa keuangan. Ini perlu diwaspadai.

“Ini yang kita hati-hati melihat manfaat dan dampak terhadap konsumen, yang terakhir stabilitas sistem keuangan. Kemungkinan Fintech 3.0 ini justru dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/6/2016).

Hendrikus mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menggodok aturan terkait Fintech 3.0 ini agar ke depannya ada pengawasan secara resmi sehingga masyarakat bisa terlindungi.

Kapan aturan tersebut dikeluarkan?

“Target waktu kami belum lihat, tapi sedang pembahasan internal, mengundang para pelaku Fintech di Indonesia. Kami aktif mengikuti perkembangan yang ada. Hong Kong belum punya lho aturan Fintech, Singapura pun belum punya tapi membiarkan, jadi kalau kami ditanya ini proses yang panjang,” jelas dia.

Lantas, seperti apa kajiannya?

“Jadi untuk Fintech ada 2, ada yang dikembangkan industri jasa keuangan itu sendiri yang sudah diregulasi OJK seperti Amar Bank itu, tentu tunduk pada aturan perundang-undangan perbankan. Sementara Fintech yang terus dikembangkan startup ini yang terus kami kaji dampak manfaat risikonya terhadap industri keuangan,” terang dia.

Seperti apa yang dikaji?

“Kajian yang dilakukan kita lihat isu di AS, isu ini nggak hanya di Indonesia, ini juga muncul di Inggris, China dan Singapura, Malaysia, itu semua yang kita coba lihat,” kata Hendrikus.

Apa rencana OJK kembangkan Fintech?

“Untuk Fintech bukan hanya OJK, pemerintah juga berkepentingan Fintech dari sisi positif, tetapi yang paling penting dari sisi perlindungan konsumen itu kepentingan yang tidak bisa dihindari,” imbuhnya.

Bagaimana soal perlindungan konsumen?

“Perindungan konsumen misalnya anda meminjam uang, ternyata nggak disalurkan, uang kita hilang, atau bisa juga risiko yang lain si peminjam sudah membayar bunga dan pokok, tapi dari Fintech-nya nggak disalurkan, itu perlindungan konsumen dari sisi pemberi ya,” terang dia.

“Jangan juga kalian melihat konsumen itu hanya yang memberi pinjaman, si penerima pinjaman juga kita proteksi jangan sampai dia sudah meminjam banyak, Fintech masih juga kasih pinjaman,” pungkasnya.

Source : detik.com