KONTAK PERKASA FUTURES – Otoritas Jasa Keuangan menampung ribuan pengaduan mengenai layanan jasa keuangan. Berdasarkan catatan OJK, sejak 2013 hingga 27 Mei 2016 ada 3.805 pengaduan mengenai layanan jasa keuangan.

Dari total jumlah tersebut, perbankan berada di posisi pertama yaitu 2.036 aduan (54%). Setelahnya diikuti perusahaan asuransi 983 aduan (26%), lalu lembaga pembiayaan  di posisi ketiga sebesar 462 aduan (12%).

Lainnya merupakan pengaduan kepada pasar modal 118 aduan (3%), dana pensiun 48 aduan (1%), dan lembaga jasa keuangan lainnya 17 aduan (0,45%). Ada juga pengaduan terhadap non lembaga jasa keuangan sebanyak 141 aduan (4%).

Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Anto Prabowo menyebutkan, 95% dari jumlah 3.805 pengaduan itu dapat diselesaikan di ranah OJK. Tapi, lainnya ada yang ke lembaga penyelesaian sengketa dan ada juga yang digugat oleh OJK.

“Sisanya yang 5% ada yang ke lembaga penyelesaian sengketa, ada yang sampai gugatan oleh OJK,” ucap Anto di Hotel Aston Sentul, Bogor, Sabtu (4/6/2016).

Anto menjelaskan, kalau konsumen mendapat masalah dengan layanan jasa keuangan, maka langkah pertama yang dilakukan yaitu menyampaikan permasalahan yang dialami ke Pelaku Jasa Usaha Keuangan (PUJK), misalnya bank, dapat diselesaikan secara internal.

“Pelayanan pengaduan konsumen, harus sampaikan ke PUJK masalah keuangan dilakukan pelaku jasa usaha keuangan yang diatur standar pelayanan. Apakah ada yang merasa tidak dilayani dengan baik akan dicek seberapa jauh,” papar Anto.

PUJK memiliki waktu 20 hari untuk menyelesaikan kasus tersebut. Apabila tidak terselesaikan, masa waktu penanganan diperpanjang 20 hari lagi untuk menyelesaikan kasus.

Kalau tetap tidak puas, maka konsumen dapat melapor ke OJK. Kemudian, OJK mengklarifikasi dan verifikasi ke konsumen, PUJK, dan pengawas.

“Kalau masuk di OJK kita lihat apakah sudah ke PUJK. Laporan diterima dan dianalisis, masalah ada dimana, di konsumen atau ada regulasi yang dilanggar. Nanti kita masukin data tadi ke sistem nanti PUJK dan konsumen tahu, OJK lakukan verifikasi ke berbagai pihak masalahnya apa. Misal, masalah sengketa atau ada pelanggaran ketentuan kalau ada pelanggaran ke konsumen kita pakai pengawas,” ucap Anto.

Tapi, bila konsumen tetap tidak puas, konsumen tersebut dapat melapor ke LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) untuk melakukan tahapan mediasi.

“Apabila tidak terselesaikan pergi ke LAPS untuk proses mediasi, karena OJK nggak boleh mengarahkan sampai masalah terselesaikan,” ujar Anto.

Terakhir, jika belum juga terselesaikan, maka OJK dapat menggugat pelaku jasa keuangan jika terbukti tidak melakukan fungsi perlindungan konsumen dengan baik. Langkah ini yang adalah upaya terakhir setelah semua saluran yang ditempuh tak membuahkan hasil.

Source : detik.com