KONTAK PERKASA FUTURES – Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo sepakat dalam data nasabah perbankan. Data tersebut mestinya tidak lagi menjadi kerahasiaan bagi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Menurut Bambang, negara-negara lain tidak lagi merahasiakan data nasabah perbankan untuk kepentingan pajak. Karena hal tersebut diperlukan untuk memeriksa kembali pajak yang sudah dilaporkan.

“Di banyak negara ini bukan lagi masalah, seperti AS, Swiss, dan Jepang. Ke depan diharapkan tidak ada lagi kerahasian bank untuk pajak,” ungkap Bambang dalam rapat kerja bersama Komisi XI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin 23 Mei 2016.

Hal senada juga diungkapkan oleh Agus Martowardojo.

“Saya melihat di dunia sekarang memang untuk kepentingan pajak, bank secrecy diberikan kesempatan untuk akses. Yang pentingnya harus ada penyesuaian undang-undang perbankan. Dan kita harus merespons ini sebelum tahun 2018. Karena pada tahun 2018 itu, automatic exchange info itu sudah efektif,” jelas Agus.

Selain itu, peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat krusial dalam melakukan perbaikan UU perbankan.

“Jadi kita harus bisa memperoleh persetujuan perbaikan undang-undang perbankan khususnya di bagian bank secrecy untuk kepentingan pajak sebelum tahun 2018,” ucap Bambang.

Rencananya, pembukaan data nasabah perbankan itu akan diregulasikan dalam revisi Undang-Undang Perbankan tahun berikutnya. Ditargetkan penerapannya pada tahun 2018 berbarengan dengan pertukaran informasi pajak atau Automatic Exchange of Information.

Source : detik.com