Pemerintah menunjuk Bank Mega sebagai salah satu bank gateway untuk menerima serta mengelola dana repatriasi para wajib pajak, kemarin Bank Mega menggelar acara Talk Show yang turut dihadiri oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Penegakan Hukum, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta Dadang Suwarna yang berfungsi sebagai nara sumber untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh nasabahnya. Pada kesempatan tersebut hadir juga jajaran Direksi Bank Mega diantaranya adalah Kostaman Thayib, Direktur Utama, Diza Larentie, Direktur Funding & Network, dan Martin Mulwanto, Direktur Treasury & International Banking.

“Atas penunjukan yang dilakukan pemerintah tersebut, Bank Mega siap untuk menunjang kebijakan Tax Amnesty lewat seluruh jaringan kantor yang berada hampir di seluruh Indonesia serta mengelola dana tersebut lewat beragam produk perbankan Bank Mega yang disesuaikan dengan kebutuhan para nasabah,” ungkap Direktur Utama Bank Mega, Kostaman Thayib, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/8/2016)

KONTAK PERKASA FUTURES – Kostaman juga menjelaskan bahwa Bank Mega ditunjuk sebagai bank persepsi sebab telah memenuhi sejumlah syarat yang dibuat oleh Menteri Keuangan, salah satunya adalah masuk dalam kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 3 dan 4 serta telah mempunyai izin dalam hal kegiatan penitipan serta pengelolaan aset (trust) dan kustodian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, dana repatriasi harus disimpan selama paling sedikit 3 tahun. Oleh karena itu Bank Mega berencana memberikan produk-produk investasi yang cocok dengan kebutuhan nasabah, diantaranya produk asuransi serta produk investasi yang dalam hal ini Bank Mega pun telah menjalin kerja sama bersama perusahaan perantara efek (sekuritas) serta manajer investasi.

“Dengan jaringan kantor yang telah tersebar hampir di seluruh Indonesia, Bank Mega tentunya siap menampung dana repatriasi yang berasal dari program pemerintah ini”, tutup Kostaman.

Sementara itu Dadang Suwarna di dalam penuturannya membicarakankan tax amnesty adalah kebijakan pemerintah yang menawarkan berbagai keuntungan. Salah satu diantaranya adalah penghapusan pajak yang sebetulnya terutang, tidak akan dikenai sanksi administrasi serta pidana perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan.

Setelah itu, pemeriksaan bukti permulaan serta penyidikan, pemberhentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan. Lalu, Direktorat Jenderal Pajak juga menjamin akan kerahasiaan data pengampunan pajak sehingga para wajib pajak tidak perlu khawatir.

“Seharusnya kita menggunakan momen tax amnesty ini, karena kesempatan seperti ini hanya datang sekali. Apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, mau tidak mau kita harus bersiap menghadapi restitusi pajak, lalu kemudian tetap harus melaporkan, akan tetapi ditambahkan red flag,” katanya dalam acara Talk Show tersebut.

Source : detik.com