KONTAK PERKASA FUTURES – Bersamaan dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah di nusantara yang sangat drastis hingga 40% per tahun sejak tahun 2012, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan instrumen transaksi lindung nilai syariah (hedging syariah) Mei 2016 lalu.

Hedging syariah dibutuhkan agar meminimalisir kerugian sebab ketidakpastian kurs rupiah terhadap mata uang asing. Transaksi lindung nilai syariah tidak bisa dilakukan untuk tujuan spekulatif.

“Transaksi lindung nilai hanya bisa dilakukan untuk mengurangi risiko kurs di masa mendatang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan. Transaksi lindung nilai syariah tidak bisa dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekukatif maka wajib underlying,”  terang Deputi Gubernur BI Hendar pada Sosialisasi Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah (Hedging Syariah) di Gedung B Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2016).

Transaksi lindung nilai syariah diawali dengan perjanjian dan transaksi valuta asing yang dilakukan pada hari yang sama atau maksimal satu hari kerja setelah transaksi alias transaksi spot.

“Akad muwa’adah didahului forward agreement saling berjanji untuk melakukan transaksi spot dalam jumlah tertentu dengan perhitungan nilai tukar yang saling disepakati dua belah pihak,” kata Hendar.

Untuk mengawasi transaksi lindung nilai syariah dan transaksi keuangan syariah lainnya, BI per Maret lalu telah membentuk satu departemen baru bernama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dengan adanya departemen ini, diharapkan dapat mengembangkan perekonomian syariah di Indonesia.

“Bank Indonesia sejak Maret 2016 Dewan Gubernur membentuk satu departemen baru Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk fokus memberikan kontribusi bagi keuangan dan ekonomi syariah,” terang Hendar.

Source : detik.com