KONTAK PERKASA FUTURES – Empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat izin dari pemerintah lewat Komite Privatisasi agar melaksanakan penerbitan saham baru dengan kata lain rights issue.

Rights issue dilaksanakan sesudah BUMN yang memiliki status perusahaan publik tersebut sudah memperoleh suntikan modal negara yang biasa disebut Penyertaan Modal Negara (PMN).

Berikut data yang lebih rinci rights issue 4 BUMN:

PT PP Tbk (PTPP) sejumlah Rp 4,4 triliun (PMN Rp 2,25 triliun, publik Rp 2,15 triliun)
PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sejumlah Rp 6,1 triliun (PMN Rp 4 triliun, publik Rp 2,1 triliun)
PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) sejumlah Rp 1,8 triliun (PMN Rp 1,5 triliun, publik Rp 375 miliar)
PT Jasa Marga Tbk (JSMR) sejumlah Rp 1,8 triliun (PMN Rp 1,25 triliun, publik Rp 575 miliar)

Jadi untuk apa saja dana yang didapat dari penerbitan saham baru tersebut?

Agus Samuel Kana, Corporate Secretary PTPP, menjelaskan pihaknya masih melaksanakan proses persiapan untuk melakukan proses rights issue.

Sekarang, tim PTPP sedang bekerja secara internal. Ia belum mau menginformasikan lebih banyak terkait proses internal, diantaranya terkait besaran dana yang didapat hingga besaran harga saham.

Tapi, Samuel menyebut dana hasil rights issue akan dipakai untuk membiayai proyek perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta membiayai proyek infrastruktur. Targetnya, proses rights issue dapat terealisasi sebelum akhir 2016.

“Seperti disampaikan ada infrastruktur, ada pembangunan rumah untuk MBR. Untuk itu saja,” kata Agus kepada kami, Rabu (13/7/2016).

Sedangkan, Corporate Secretary WIKA, Suradi, menjelaskan pihaknya akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah memperoleh ‘lampu hijau’ dari tim privatisasi. RUPS sendiri ditargetkan dilaksanakan pada bulan Agustus 2016.

Rights issue dilaksanakan dengan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham akan ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham.

Dari program rights issue ini, Wijaya Karya menargetkan mampu mendapat dana segar Rp 6,1 triliun, yaitu dari PMN senilai Rp 4 triliun dan pemegang saham Rp 2,1 triliun.

“Untuk pembiayaan jalan tol, terdapat 3 ruas jalan tol yang kita ajukan, yaitu Tol Balikpapan-Samarinda, Soreang-Pasirkoja, Manado-Bitung. Lalu power plant akan kita ikuti tendernya untuk Jawa 5, lalu PLTU Aceh. Kemudian pengembangan kawasan Kuala Tanjung dan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum). Kemudian rights issue juga untuk menunjang proyek tengki diantaranya jalan tol Sumatera, LRT DKI,” kata Suradi.

Untuk penjamin emisi, pihaknya akan melakukan tender terlebih dahulu. Selain itu, WIKA menargetkan proses rights issue dilakukan pada triwulan IV-2016, setelah RUPS.

“Oktober pelaksanaan rights issue,” sebutnya.

Dihubungi secara terpisah, Corporate Secretary Krakatau Steel, Iip Arief Budiman, menjelasan penerbitan saham baru sejalan dengan persetujuan DPR terhadap pemberian PMN tunai kepada KRAS sebesar Rp 1,5 triliun.

Sebagai perusahaan go public, penyerapan dana PMN dilakukan dengan cara penerbitan saham baru. Penawaran akan dilakukan kepada pemegang saham eksisting melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Proses rights issue sendiri dilakukan paling lambat triwulan IV-2016 atau menunggu penjadwalan dari Kementerian BUMN.

Bila rights issue sukses, maka dana segar yang diperoleh akan dipakai untuk mendukung modal kerja dalam pembiayaan proyek Hot Strip Mill (HSM) 2 dan Pembangkit Listrik Coal based 1X150 MW di Cilegon.

“Seperti kami sampaikan di Komisi VI dan Komisi XI bahwa pengunaan dana rights issue untuk kebutuhan ekuitas HSM 2. Satu lagi untuk pembangunan pembangkit listrik coal based 1X150 MW di Cilegon,” ujar Iip.

Source : detik.com